Sebagai pembuka, Tim FactMeter mengucapkan selamat atas genap satu tahun kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2025.
Dalam periode ini, sejumlah program prioritas pemerintahan mulai terealisasi, sementara sebagian lainnya masih dalam tahap awal pelaksanaan. Kinerja Prabowo–Gibran memperoleh penilaian positif dari publik.
Berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah mencapai 78,1 persen, sedangkan yang menyatakan tidak puas sebesar 19,3 persen. Angka itu tergolong tinggi untuk pemerintahan baru dan jauh melampaui capaian tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2014 yang hanya 50,4 persen.
Tingginya tingkat kepuasan publik dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepemimpinan yang dinilai tegas dan berwibawa, penyaluran bantuan pemerintah yang relatif tepat sasaran, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan upaya pemberantasan korupsi, penyediaan jaminan layanan kesehatan, serta harga kebutuhan pokok yang cenderung stabil.
Sementara itu, kelompok masyarakat yang belum puas menyoroti kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, bantuan sosial (bansos) yang masih dinilai kurang merata, beberapa kasus korupsi yang mencuat, harga kebutuhan pokok yang dianggap tinggi, hingga kurangnya penciptaan lapangan kerja baru.
Survei Poltracking dilakukan pada 3–10 Oktober 2025 terhadap 1.220 responden melalui wawancara tatap muka, menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ±2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Selain mengukur tingkat kepuasan, survei tersebut juga mencatat bahwa 37,9 persen responden menilai Presiden Prabowo perlu melakukan reshuffle kabinet. Sedangkan 26,4 persen menyatakan tidak perlu. Bidang-bidang yang dianggap perlu dirombak meliputi perekonomian, hukum dan HAM, imigrasi dan pemasyarakatan, pangan, infrastruktur, serta politik dan keamanan.
Faktor utama yang melatarbelakangi pandangan publik tersebut adalah kinerja sebagian menteri yang belum memuaskan. Survei juga mencatat sejumlah penyebab perlunya reshuffle, antara lain penyalahgunaan jabatan, ketidaksesuaian posisi dengan bidang kementerian, rangkap jabatan sebagai ketua umum partai, dan minimnya interaksi langsung dengan masyarakat.
Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran telah melakukan tiga kali reshuffle kabinet. Pergantian terbaru terjadi pada posisi Menteri Keuangan, dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa.
Hasil riset Center of Economic and Law Studies (Celios) juga menunjukkan adanya sepuluh pejabat dengan kinerja terendah yang direkomendasikan untuk diganti. Beberapa di antaranya adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri HAM Natalius Pigai, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Meski membawa semangat keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya, Prabowo–Gibran mulai menapaki arah ekonomi baru yang menitikberatkan pada program berbasis kesejahteraan langsung masyarakat. Bukan semata pembangunan fisik seperti pada era Presiden Joko Widodo.
Namun demikian, masih terdapat sejumlah catatan dari kalangan masyarakat sipil. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai bahwa kebijakan hukum dalam satu tahun terakhir belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan yang ada, seperti kelebihan kapasitas (overcrowding) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).
ICJR juga menyoroti praktik penegakan hukum yang masih rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan kasus tertentu, termasuk terhadap aktivis lingkungan dan kelompok masyarakat sipil.
Huru-Hara dalam 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran
Keracunan Massal Program MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu andalan pemerintah sempat menuai sorotan akibat kasus keracunan massal di kalangan pelajar. Hingga 5 Oktober 2025, tercatat:
- Total kasus: 11.660 pelajar keracunan
- Total kejadian: 119 kasus
- Cakupan wilayah: 25 provinsi (88 kabupaten/kota)
- Kasus terbanyak: Provinsi Jawa Barat
Data tersebut dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pemerintah menyatakan telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi, penyimpanan bahan pangan, serta mekanisme pengawasan pelaksanaan MBG di lapangan.
Gelombang Demonstrasi dan Kerusuhan Akhir Agustus 2025
Peristiwa lain yang menjadi perhatian publik adalah gelombang demonstrasi nasional pada akhir Agustus 2025, yang diawali oleh aksi menolak tunjangan perumahan anggota DPR RI di Jakarta pada 25 Agustus 2025.
Gelombang aksi tersebut kemudian berkembang menjadi kerusuhan di sejumlah daerah hingga 31 Agustus 2025.
Rangkuman data menunjukkan:
- Jumlah aksi demonstrasi: 112 aksi di 33 provinsi
- Kerusuhan terjadi di: 9 provinsi (Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat)
- Jumlah tersangka kerusuhan: 959 orang (664 dewasa dan 295 anak)
- Jumlah penangkapan: 3.195 orang di 15 wilayah polda
- Kasus perusakan fasilitas umum: 154 kasus
- Korban meninggal: 10 orang
- Klaim kerugian negara: Rp150 miliar
Peristiwa ini menjadi salah satu ujian besar pertama bagi pemerintahan Prabowo–Gibran dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional.
Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan tingkat kepuasan publik yang tinggi, tetapi juga diwarnai dengan berbagai tantangan besar. Program Makan Bergizi Gratis yang menuai masalah kesehatan, serta gelombang demonstrasi dan kerusuhan nasional menunjukkan bahwa evaluasi terhadap kebijakan publik dan stabilitas sosial masih sangat diperlukan.
Ke depan, peningkatan efektivitas program, profesionalitas kementerian, serta konsistensi dalam penegakan hukum akan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. (*)
Referensi
- Survei Poltracking: Tingkat Kepuasan Satu Tahun Prabowo-Gibran 78,1 Persen. https://nasional.kompas.com/read/2025/10/19/18001461/survei-poltracking-tingkat-kepuasan-satu-tahun-prabowo-gibran-781-persen
- Usia Pemerintahan Setahun, Prabowo 3 Kali Rombak Kabinet. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251016113518-32-1285170/usia-pemerintahan-setahun-prabowo-3-kali-rombak-kabinet
- Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, ICJR: KUHAP Lemah, Kriminalisasi Makin Ganas!https://www.suara.com/news/2025/10/21/123340/setahun-pemerintahan-prabowo-gibran-icjr-kuhap-lemah-kriminalisasi-makin-ganas
- Kemenkes Catat 12 Ribu Kasus Keracunan MBG di Indonesia, Terbanyak di Daerah Ini.https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8154700/kemenkes-catat-12-ribu-kasus-keracunan-mbg-di-indonesia-terbanyak-di-daerah-ini
- Polri Ungkap 154 Kasus Perusakan Periode 25 Agustus-2 September 2025. https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/68c280c4d34da/polri-ungkap-154-kasus-perusakan-periode-25-agustus-2-september-2025
- Ada 959 Tersangka Kerusuhan Demo Akhir Agustus, Terbanyak di Jawa Timur. https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/68d4f8782cbe2/ada-959-tersangka-kerusuhan-demo-akhir-agustus-terbanyak-di-jawa-timur
- Klaim Kerugian Demo Agustus Capai Rp150 Miliar. https://www.cnbcindonesia.com/market/20251030183050-17-680855/klaim-kerugian-demo-agustus-capai-rp150-miliar